sema_04_1996.pdf

SEMA : Lambang / Tanda Jabatan Hakim


sema_03_1996.pdf

SEMA : Mutasi Ketua, Hakim, Pejabat Kepaniteraan Pengadilan dan Kewenangan Melakukan Tindakan Yustisial

sema_02_1996.pdf

SEMA : Permohonan/Usul Mutasi Dan Kenaikan Pangkat Ketua Pengadilan, Hakim dan Pejabat Kepaniteraan

sema_01_1996.pdf

SEMA : Petunjuk Permohonan Pemeriksaan Sengketa Kewenangan Mengadili Dalam Perkara Perdata

sema_01_1995.pdf

SEMA : Yayasan Pra Juwana Indonesia

sema_06_1994.pdf

SEMA : Surat Kuasa Khusus

SEMA_05_1994.pdf

SEMA : Biaya Administrasi

sema_04_1994.pdf

SEMA : Mutasi Hakim

sema_03_1994

SEMA : Tenggang Waktu Perlawanan, Banding, Kasasi dan PK Selama Masa Uji Coba 5 [lima] Hari Kerja

sema_02_1994

PENGERTIAN PASAL 117 KOMPILASI HUKUM ISLAM

sema_01_1994

SEMA : Pengawasan dan Pemeriksaan Administrasi Perkara

sema_06_1993

SEMA : Penggunaan Sampul Dengan Logo MA Untuk Putusan Di Bidang Hak Uji Materiil

sema_05_1993



sema-03-1993

PEMBINAAN PERSONIL DAN KEPEMIMPINAN PENGADILAN

permenkominfo_07PMKOMINFO32007.pdf

permenkominfo_07PMKOMINFO32007.pdf

Berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika RI Nomor 07/P/M.Kominfo/3/2007 tanggal 21 Maret 2007 tentang Standar Penyiaran Digital Terestrial untuk Televisi Tidak Bergerak di Indonesia, telah ditetapkan standar penyiaran digital terestrial untuk Televisi tidak bergerak di Indonesia yaitu Digital Video Broadcasting-Terrestrial (DVB-T).


permendagri_16_2008.doc

permendagri_16_2008.doc


permendagri_02_2008.doc

permendagri_02_2008.doc


permendagri_13_2008.doc

permendagri_13_2008.doc


permendagri_14_2008.doc

permendagri_14_2008.doc


permendagri_40_2007.doc

permendagri_40_2007.doc



permendagri_15_2008.doc

permendagri_15_2008.doc



permendagri_17_2008.doc

permendagri_17_2008.doc

https://www.facebook.com/groups/rgsmitra/

permendagri_16_2008.doc

permendagri_16_2008.doc

https://www.facebook.com/groups/rgsmitra/

permendagri_13_2008.doc

permendagri_13_2008.doc

https://www.facebook.com/groups/rgsmitra/

permendagri_14_2008.doc

permendagri_14_2008.doc

facebook : https://www.facebook.com/groups/rgsmitra/

permendagri_02_2008.doc

permendagri_02_2008.doc

facebook :
https://www.facebook.com/groups/rgsmitra/

Konvensi ILO yang Telah Diratifikasi oleh Indonesia

Konvensi ILO yang Telah Diratifikasi oleh Indonesia[1]

Data Tersedia pada CD Data Himpunan Peraturan Tenaga Kerja [RGSMitra]

1.      Konvensi No: 19 (1925) :

tentang Perlakuan yang Sama bagi Pekerja Nasional dan Asing dalam hal Tunjangan Kecelakaan Kerja (Equality of Treatment for National And Foreign Workers as Regards to Workmen’s Compensation for Accident)

dibuat pada tahun 1925 dan diratifikasi pada tahun 1927 dan dinyatakan berlaku bagi Indonesia dengan Indonesia staatsblad 1929 No: 53

2.      Konvensi No: 27 (1929)

tentang Pemberian Tanda Berat Pada Pengepakan Barang-Barang Besar yang Diangkut Dengan Kapal (The Marking at The Weight On Heavy Packages Transported By Vessels)

dibuat pada tahun 1929 dan diratifikasi pada tahun 1933 Nederland staatsblad 1932 No: 185, Nederland staatblad 1933 No: 34 dan dinyatakan berlaku untuk Indonesia dengan Indonesia staatblad 1933 No: 117

3.      Konvensi No: 29 (1930)

tentang Kerja Paksa atau Kerja Wajib (Forced or Compulsory Labour)

dibuat pada tahun 1930 dan diratifikasi pada tahun 1933 (Nederland staatsblad 1933 No: 26 jo 1933 No: 236) dan dinyatakan berlaku bagi Indonesia dengan Indonesia staatsblad 1933 No: 261

4.      Konvensi No: 45 (1935)

Tentang Memperkerjakan Perempuan di Bawah Tanah dalam Berbagai Macam Pekerjaan Tambang (The Employnment of Women on Underground Work in Mines of All Kind)

Dibuat pada tahun 1935, diratifikasi pada tahun 1937 (Nederland staatsblad 1937 No: 15) dan dinyatakan berlaku bagi Indonesia dengan Indonesia Staatsblad 1937 No: 219

5.      Konvensi No: 69 (1946)

Tentang Sertifikasi Juru Masak Kapal (Certification of Ship’s Cook)

Dibuat pada tahun 1946 dan diratifikasi dengan Keputusan Presiden No: 4 tahun 1992

6.      Konvensi No: 81 (1947)

Tentang Inspeksi Ketenagakerjaan (Labour Inspection)

Dibuat pada tahun 1947

7.      Konvensi No: 87 (1948)

Tentang Kebebasan Berserikat dan Perlindungan atas Hak Berorganisasi (Freedom of Association and Protection of Right to Organize)

dibuat pada tahun 1948 dan diratifikasi pada tahun 1998

8.      Konvensi No: 88 (1948)

Tentang Lembaga Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja (Institute for Employment Service)

Dibuat pada tahun 1948

9.      Konvensi No: 98 (1949)

Tentang Penerapan Azas-azas Hak untuk Berorganisasi dan Berunding Bersama (The Aplication of The Principles of The Right to Organize and to Bargain Collectively)

ibuat pada tahun 1949 dan diratifikasi dengan Undang-undang nomor 18 tahun 1956 tentang Persetujuan Konvensi Organisasi Perburuhan Internasional No: 98 mengenai Berlakunya Dasar-dasar dari pada Hak untuk Berorganisasi dan untuk Berunding Bersama (Lembaran Negara No: 42 tahun 1956)

10.  Konvensi No: 100 (1951)

Tentang Pengupahan yang Sama bagi Pekerja Laki-laki dan Wanita untuk Pekerjaan yang Sama Nilainya (Equal Remuneration for Men and Women Workers for Work of Equal Value)

Dibuat pada tahun 1951 dan diratifikasi dengan Undang-undang nomor 80 tahun 1957 tentang Persetujuan Konvensi Organisasi Perburuhan Internasional No: 100 mengenai Pengupahan bagi Pekerja Laki-laki dan Wanita untuk Pekerjaan yang Sama Nilainya (Lembaran Negara No: 171 tahun 1957)

11.  Konvensi No: 105 (1957)

Tentang Penghapusan Kerja Paksa (Abolition of forced labour)

Dibuat pada tahun 1957 dan diratifikasi pada tahun 1999

12.  Konvensi No: 106 (1957)

Tentang Istirahat Mingguan dalam Perdagangan dan Kantor-kantor (Weekly Rest In Commerce and Offices)

Dibuat pada tahun 1957 dan diratifikasi dengan Undang-undang nomor 3 tahun 1961 tentang Persetujuan Konvensi Organisasi Perburuhan Internasional No: 106 mengenai Istirahat Mingguan dalam Perdagangan dan Kantor-kantor (Lembaran Negara No: 14 tahun 1961)

13.  Konvensi No: 111 (1958)

Tentang Diskriminasi dalam Kerja dan jabatan (Discrimination in Respect of Employment and Occupation)

Dibuat pada tahun 1958 dan diratifikasi pada tahun 1999

14.  Konvensi No: 120 (1964)

Tentang Kebersihan di Tempat Dagang dan Kantor (Hygiene in Commerce and Offices)

Dibuat pada tahun 1964 dan diratifikasi dengan Undang-undang nomor 3 tahun 1969 tentang Persetujuan Konvensi Organisasi Perburuhan Internasional No: 120 Mengenai Hygiene dalam Perdagangan dan Kantor-Kantor (Tambahan Lembaran Negara No: 2889 tahun 1969)

15.  Konvensi No: 138 (1973)

Tentang Batas Usia Minimum untuk Bekerja (Minimum Age for Admission to Employment)

Dibuat pada tahun 1973 dan diratifikasi pada tahun 1999

16.  Konvensi No: 144 (1976)

Tentang Konsultasi Tripartit untuk Mempromosikan Pelaksanaan Standar Perburuhan Internasional (Tripartite Consultations to Promote the Implementation of International Labour Standards)

Dibuat pada tahun 1976 dan diratifikasi dengan Keputusan Presiden No: 26 tahun 2006

17.  Konvensi No: 182 (1999)

Tentang Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (Elimination of the Worst Forms of Child Labour)

Dibuat pada tahun 1999 telah diratifikasi pemerintah pada tahun 2000

18.  Konvensi No: 185

Tentang Dokumen Identitas Pelaut (Seafarers’ Identity Documents/SID)

Diratifikasi pada tahun 2008



[1] Sumber data : http://goo.gl/NuiSRn

UU-08-2014 : Pengesahan Perjanjian Antara Republik Indonesia Dan Republik Korea

UU-08-2014 : Pengesahan Perjanjian Antara Republik Indonesia Dan Republik Korea Tentang Bantuan Hukum Timbal Balik Dalam Masalah Pidana (Treaty Between The Republic Of Indonesia And The Republic Of Korea On Mutual Legal Assistance In Criminal Matters)

 

https://t.co/GdezZDEv1m

UU-09-2014 : Pengesahan Perjanjian Antara Republik Indonesia Dan Republik India

UU-09-2014 : Pengesahan Perjanjian Antara Republik Indonesia Dan Republik India Tentang Bantuan Hukum Timbal Balik Dalam Masalah Pidana (Treaty Between The Republic Of Indonesia And The Republic Of India On Mutual Legal Assistance In Criminal Matters)


https://t.co/TLk7C9L5u5