permenhukham_21_2014 : Perubahan Peraturan Jabatan dan Kelas Jabatan

permenhukham_21_2014 : Perubahan Peraturan Jabatan dan Kelas Jabatan

LIHAT : Diklat Hukum RGS & Mitra | Tindak Pidana Korporasi

permenhukham_20_2014 : Tugas dan Fungsi Atase Hukum

permenhukham_20_2014 : Tugas dan Fungsi Atase Hukum Pada Perwakilan Republik Indonesia Di Negara Malaysia 

LIHAT : Diklat Hukum RGS & Mitra | Tindak Pidana Korporasi

permenhukham_18_2014 : Tata Cara Pembayaran Secara Elektronik Penerimaan Negara Bukan Pajak

permenhukham_18_2014 : Tata Cara Pembayaran Secara Elektronik Penerimaan Negara Bukan Pajak

LIHAT : Diklat Hukum RGS & Mitra | Tindak Pidana Korporasi

permenhukham_17_2014 : Penyelenggaraan Pendidikan Pejabat Imigrasi

permenhukham_17_2014 : Penyelenggaraan Pendidikan Pejabat Imigrasi


LIHAT : Diklat Hukum RGS & Mitra | Tindak Pidana Korporasi

permenhukham_08_2014 : Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor

permenhukham_08_2014 : Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor

LIHAT : Diklat Hukum RGS & Mitra | Tindak Pidana Korporasi

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 15 Tahun 2014





UUDrt-01-1953

Amnesti dan Abolisi

UU-09-1968

UU-12-1955

UU-03-1960

permendag_02MDAGPER12012 : Ketentuan Impor Mutiara

permendag_02MDAGPER12012 : Ketentuan Impor Mutiara

LihatPeraturan-Polisi

permendag_03MDAGPER12012 : Ketentuan Impor Bahan Perusak Ozon [BPO]

permendag_03MDAGPER12012 : Ketentuan Impor Bahan Perusak Ozon [BPO]

LihatPeraturan-Advokat-Notaris

permendag_01MDAGPER12012 : Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan Penanaman Modal

permendag_01MDAGPER12012 : Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan Penanaman Modal

lihat peraturan pemilu & partai

permendag_27MDAGPER52012 : Ketentuan Angka Pengenal Impor

permendag_27MDAGPER52012 : Ketentuan Angka Pengenal Impor

Lihat Peraturan Zaman Jepang [Kan Po]

permendag_27MDAGPER52012 : Ketentuan Angka Pengenal Impor

permendag_27MDAGPER52012 : Ketentuan Angka Pengenal Impor

Lihat Peraturan Konstruksi & Bangunan

permendag_07MDAGPER22012 : Perubahan Ketentuan Impor Mesin Multifungsi Berwarna

permendag_07MDAGPER22012 : Perubahan Ketentuan Impor Mesin Multifungsi Berwarna

himpunan peraturan ekspor-impor

permendag_44MDAGPER72012 : Barang Dilarang Ekspor

permendag_44MDAGPER72012 : Barang Dilarang Ekspor

CDHukum-PeraturanMA

permendag_45MDAGPER72012 : Ketentuan Ekspor Sisa dan Skrap Logam

permendag_45MDAGPER72012 : Ketentuan Ekspor Sisa dan Skrap Logam

CDHukum-PedagangValutaAsing

permendag_46MDAGPER72012 : Ketentuan Ekspor Perak dan Emas

permendag_46MDAGPER72012 : Ketentuan Ekspor Perak dan Emas

CDHukum-TenagaKerja

permendag_47MDAGPER72012 : Ketentuan Ekspor Prekusor Non Farmasi

permendag_47MDAGPER72012 : Ketentuan Ekspor Prekusor Non Farmasi

CDHukum-Pengangkutan

permendag_48MDAGPER72012 : Ketentuan Ekspor Pupuk Urea

permendag_48MDAGPER72012 : Ketentuan Ekspor Pupuk Urea

klik disini CDHUKUM-Asuransi

permendag_61MDAGPER92013 : Perubahan Ketentuan Impor Produk Tertentu

permendag_61MDAGPER92013 : Perubahan Ketentuan Impor Produk Tertentu

CDHukum-Perusahaan

permendag_35MDAGPER72014 : Verivikasi atau Penelusuran Teknis Ekspor Kelapa Sawit

permendag_35MDAGPER72014 : Verivikasi atau Penelusuran Teknis Ekspor Kelapa Sawit

CD-Hukum Pasar Modal

Himpunan PERPRES Nomor 1 sampai 20 Tahun 2014

Himpunan PERPRES Nomor 1 sampai 20 Tahun 2014

CD | DVD Himpunan Peraturan Perundangan R.I. [Juli 2014]

Perpres Nomor 13 Tahun 2014

GAJI ASISTEN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
Perpres Nomor 13 Tahun 2014.pdf

Perpres Nomor 14 Tahun 2014

PENCABUTAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 105 TAHUN 2013 TENTANG JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN MENTERI DAN PEJABAT TERTENTU
Perpres Nomor 14 Tahun 2014.pdf

Perpres_16_2014.pdf

PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK DALAM KONFLIK SOSIAL
Perpres Nomor 16 Tahun 2014.pdf

perpres_20_2014

perpres_20_2014 : TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH KELUARGA BERENCANA

Perpres_19_2014

Number :19 TAHUN 2014
About : PENGESAHAN PERSETUJUAN KEMITRAAN SUKARELA ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN UNI EROPA TENTANG PENEGAKAN HUKUM KEHUTANAN, PENATAKELOLAAN, DAN PERDAGANGAN PRODUK KAYU KE UNI EROPA (VOLUNTARY PARTNERSHIP AGREEMENT BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE EUROPEAN UNION ON FOREST LAW ENFORCEMENT, GOVERNANCE AND TRADE IN TIMBER PRODUCT INTO THE EUROPEAN UNION)
Document :

Perpres_71_2014 :Pengesahan Protokol Piagam Asean


Apa yang penting dalam peraturan ini : Tujuan pengesahan adalah untuk memberikan dasar hukum bagi berlakunya Protokol Mekanisme Penyelesaian Sengketa. Dalam Pasal 19 Protokol ini diatur bahwa Protokol Mekanisme Penyelesaian Sengketa wajib disahkan oleh seluruh negara anggota ASEAN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan masing-masing negara. http://advokat-rgsmitra.com